Analisis Makroekonomi Program Unggulan Pemerintah 2025

Ringkasan Eksekutif

Pemerintahan baru Prabowo Subianto pada tahun 2025 merancang serangkaian program unggulan yang bertujuan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional Indonesia. Empat program prioritas utama meliputi makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan penguatan ketahanan pangan. Inisiatif-inisiatif ini didukung oleh alokasi anggaran yang signifikan, diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah [User Query]. Program-program ini dirancang sebagai intervensi makroekonomi komprehensif yang secara langsung memengaruhi konsumsi rumah tangga, investasi, perolehan devisa, ekspor, dan reformasi struktural. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong stabilitas ekonomi, mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Analisis ini menemukan bahwa program "Makan Bergizi Gratis" secara langsung meringankan beban pengeluaran rumah tangga, sementara pengendalian inflasi pangan melalui operasi pasar, subsidi, dan manajemen stok beras oleh Perum Bulog sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan investasi hijau didorong melalui insentif fiskal dan penyederhanaan perizinan, dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata menjadi contoh nyata pemanfaatan potensi energi terbarukan yang besar. Event internasional terbukti menjadi sumber devisa yang kuat melalui penerimaan pajak dan belanja wisatawan, memberikan dorongan mikroekonomi yang signifikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM yang berorientasi ekspor diharapkan dapat meningkatkan permintaan agregat dan surplus perdagangan nasional, sekaligus mendiversifikasi basis ekspor Indonesia. Terakhir, reformasi struktural krusial untuk pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas nasional, kenaikan penerimaan pajak, dan peningkatan efisiensi logistik, dengan digitalisasi memainkan peran yang semakin sentral.

Untuk memaksimalkan dampak positif program-program ini, direkomendasikan untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga, memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien, memanfaatkan transformasi digital untuk jangkauan yang lebih luas dan merata, mengatasi potensi konsekuensi yang tidak diinginkan (misalnya, distorsi pasar dari subsidi), dan membina kemitraan yang kuat antara sektor publik dan swasta guna memastikan keberlanjutan jangka panjang dan manfaat sosio-ekonomi yang merata.

Pendahuluan: Cetak Biru Ekonomi Indonesia 2025

Pemerintahan Prabowo Subianto yang akan datang, yang akan dimulai pada tahun 2025, telah mengartikulasikan visi ekonomi yang jelas yang berpusat pada penguatan fondasi ekonomi nasional. Visi ini akan diwujudkan melalui implementasi empat program unggulan: "Makan Bergizi Gratis," "Pemeriksaan Kesehatan Gratis," "Renovasi Sekolah," dan "Penguatan Ketahanan Pangan" [User Query]. Program-program ini direncanakan mendapat dukungan finansial yang substansial, dengan total alokasi anggaran yang diproyeksikan mencapai ratusan triliun rupiah [User Query].

Secara spesifik, program "Makan Bergizi Gratis" dialokasikan sebesar Rp71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, menargetkan 19,47 juta penerima manfaat, termasuk peserta didik dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.¹ Terdapat indikasi bahwa anggaran ini bahkan dapat meningkat menjadi Rp171 triliun.² Program "Pemeriksaan Kesehatan Gratis" awalnya memiliki anggaran Rp3,2 triliun untuk melayani 52,2 juta orang ³, dengan laporan selanjutnya menunjukkan alokasi Rp3,4 triliun yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat.² Untuk "Renovasi Sekolah," Rp20 triliun disiapkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Dikbudristek) ³, dengan target merenovasi 22.000 sekolah.⁴ Terakhir, "Penguatan Ketahanan Pangan," yang mencakup pengembangan lumbung pangan nasional, dialokasikan Rp15 triliun ³, meskipun sumber lain menyebutkan anggaran ketahanan pangan yang lebih luas berkisar antara Rp124,4 triliun ⁵ hingga Rp139,4 triliun.⁶ Angka-angka ini menggarisbawahi komitmen fiskal yang signifikan yang dilakukan pemerintah terhadap area-area prioritas ini.

Program-program unggulan ini bukan inisiatif yang terisolasi, melainkan dirancang sebagai intervensi makroekonomi yang saling terkait. Mereka bertujuan untuk merangsang agregat ekonomi utama: konsumsi, investasi, ekspor, dan reformasi struktural [User Query]. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong stabilitas ekonomi dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, selaras dengan aspirasi jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045.⁷ Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius sebesar 8% ⁸ dan berkomitmen untuk pengentasan kemiskinan.⁹ Hal ini menuntut fokus yang kuat pada peningkatan produktivitas nasional dan fasilitasi transisi sumber daya dari ekonomi informal ke formal. Program-program ini secara strategis selaras dengan agenda ekonomi yang lebih luas untuk tahun 2025, yang menekankan "percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan".¹⁰

1. Menjaga Konsumsi Rumah Tangga dan Pengendalian Inflasi Pangan

Untuk menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek, pemerintah menerapkan pendekatan multi-segi untuk mengendalikan inflasi pangan, khususnya untuk kebutuhan pokok seperti beras [User Query].

Pemerintah melakukan Operasi Pasar Murah sebagai intervensi langsung, seringkali diimplementasikan oleh pemerintah daerah seperti Kabupaten Badung, untuk menstabilkan inflasi regional, terutama menjelang hari raya dan musim perayaan.¹¹ Kerangka operasional pasar ini mencakup penetapan lokasi, identifikasi jenis barang yang memenuhi syarat, pengamanan sumber dana dan alokasi subsidi, penetapan harga, serta pembentukan mekanisme yang jelas untuk distribusi dan pencairan subsidi.¹² Hal ini bertujuan untuk memastikan keterjangkauan dan aksesibilitas kebutuhan dasar.

Mengenai Subsidi Harga Pangan Pokok, meskipun ini disorot sebagai strategi umum, informasi yang tersedia memberikan gambaran yang lebih dalam tentang efektivitas program bantuan sosial yang lebih luas yang mencakup subsidi pangan. Program Sembako, yang sebelumnya dikenal sebagai Raskin/Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), merupakan inisiatif utama yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat.¹³ Laporan menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang tinggi, secara konsisten di atas 95% untuk periode 2020-2020 ¹³, menunjukkan implementasi yang kuat dalam hal pengeluaran. Namun, tantangan signifikan tetap ada dalam mencapai efektivitas optimal. Ini termasuk masalah penargetan yang tepat (kesalahan eksklusi, di mana rumah tangga berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat tidak menerima manfaat), data penerima manfaat yang usang, inkonsistensi dalam pencairan yang tepat waktu di berbagai daerah, dan hambatan logistik dalam menjangkau daerah terpencil.¹³ Sebagai contoh, audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada tahun 2022 mengidentifikasi subsidi yang tidak tepat sasaran senilai Rp132,71 miliar, menyoroti perlunya peningkatan akurasi data dan proses verifikasi.¹⁴

Peningkatan Stok Cadangan Beras Nasional (CBP) melalui Perum Bulog menunjukkan peran krusial Perum Bulog dalam menjamin ketersediaan pangan nasional dan stabilisasi harga, khususnya untuk beras.¹⁵ Mandat inti Bulog meliputi pengendalian harga langsung dan tidak langsung, manajemen logistik komprehensif (termasuk pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi), serta pelaksanaan tugas pemerintah tertentu seperti pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan distribusi bahan pokok kepada kelompok masyarakat tertentu.¹⁵ Bulog bertujuan untuk mempertahankan stok CBP strategis sekitar 1,0-1,5 juta ton sepanjang tahun untuk meredam guncangan pasokan dan volatilitas harga.¹⁵ Selain itu, Bulog secara aktif membeli beras dan gabah dari petani domestik selama musim panen puncak untuk mendukung harga petani dan memastikan stok yang cukup dengan melakukan impor jika pasokan domestik tidak mencukupi.¹⁶

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai salah satu pilar utama agenda 2025, telah dialokasikan Rp71 triliun dalam APBN 2025, dengan target menjangkau 19,47 juta penerima manfaat. Ini mencakup peserta didik dari PAUD hingga SMA/sederajat, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.¹ Perlu dicatat, ada diskusi tentang potensi peningkatan anggaran ini menjadi Rp171 triliun ², menggarisbawahi komitmen pemerintah terhadap perluasan program ini. Tujuan utama program MBG adalah untuk secara langsung meringankan beban finansial pengeluaran pangan bagi rumah tangga.¹⁷ Dengan menyediakan makanan bergizi, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah, program ini membebaskan pendapatan rumah tangga yang seharusnya digunakan untuk pangan. Modal yang dibebaskan ini kemudian dapat dialokasikan kembali untuk kebutuhan esensial lainnya, seperti biaya pendidikan anak atau pembelian perlengkapan rumah tangga lainnya.¹⁷ Bantuan finansial langsung ini sangat penting bagi keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan gizi harian. Selain bantuan ekonomi, program ini secara fundamental dirancang untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak, ibu hamil, dan balita. Ini adalah investasi strategis yang bertujuan untuk mencegah stunting dan kekurangan gizi, sehingga mendorong pengembangan sumber daya manusia berkualitas tinggi yang esensial untuk mencapai "Indonesia Emas 2045".¹⁷ Peningkatan gizi diharapkan dapat meningkatkan konsentrasi dan prestasi akademik di kalangan siswa.¹⁸ Program MBG juga diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi regional. Ini bertujuan untuk merangsang ekonomi lokal dengan mewajibkan pengadaan bahan-bahan dan pemanfaatan tenaga kerja dari komunitas lokal.¹ Implementasi percontohan di SDN 03 Warungkiara Sukabumi, misalnya, menunjukkan peningkatan kehadiran siswa yang luar biasa dari 70-80% menjadi 100% setelah program diterapkan, menunjukkan efek positif langsung pada keterlibatan sekolah dan potensi aktivitas ekonomi lokal.¹

Subsidi Pupuk terbukti dapat mengurangi biaya produksi bagi petani. Sebagai contoh, penggunaan subsidi kimia telah ditunjukkan untuk mengurangi biaya produksi rata-rata 14,1% per hektar.¹⁹ Penggunaan pupuk urea bersubsidi yang efektif juga dapat menyebabkan peningkatan signifikan dalam produksi beras, dengan peningkatan hasil 0,57% untuk setiap peningkatan 1% dalam subsidi urea.²⁰ Namun, perubahan kebijakan baru-baru ini mengenai jenis pupuk bersubsidi telah mengakibatkan peningkatan biaya variabel bagi petani karena ketergantungan mereka pada alternatif non-subsidi yang lebih mahal. Meskipun hasil produksi mungkin tetap stabil, hal ini dapat berdampak negatif pada pendapatan petani, menyoroti interaksi yang kompleks antara kebijakan subsidi dan profitabilitas petani.¹⁹ Dampak keseluruhan pada pendapatan petani diperumit lebih lanjut oleh komponen biaya signifikan lainnya, seperti tenaga kerja, yang dapat mencapai hampir 50% dari total biaya produksi.¹⁹

Digitalisasi Sistem Distribusi Beras sebagai tren ekonomi yang lebih luas, diakui potensinya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas di berbagai sektor, termasuk produksi dan distribusi.²¹ Diterapkan pada distribusi beras, ini berarti implementasi sistem digital dapat memainkan peran krusial dalam mencegah kelangkaan dan mengurangi fluktuasi harga [User Query]. Dengan menyederhanakan logistik, mengurangi asimetri informasi, dan berpotensi mengekang praktik spekulatif, digitalisasi dapat berkontribusi pada rantai pasokan yang lebih stabil dan dapat diprediksi untuk bahan pokok. Ini, pada gilirannya, membantu menjaga harga tetap stabil dan memberikan tekanan ke bawah pada inflasi.²¹

Penerapan program "Makan Bergizi Gratis" yang secara langsung mengurangi beban pengeluaran pangan rumah tangga, bersama dengan upaya pengendalian inflasi pangan melalui operasi pasar, subsidi, dan manajemen stok beras oleh Perum Bulog, menciptakan lingkungan konsumsi yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Sinergi antara kebijakan sisi permintaan (MBG yang meringankan pengeluaran) dan kebijakan sisi penawaran (pengendalian harga) ini mengurangi tekanan inflasi dari sisi permintaan sambil secara bersamaan memastikan keterjangkauan dan akses terhadap makanan bergizi. Pendekatan terpadu ini mengurangi risiko spiral harga-upah dan melindungi pendapatan riil, yang merupakan fundamental bagi stabilitas makroekonomi. Jika dilaksanakan secara efektif, pendekatan ini dapat berfungsi sebagai alat kontra-siklus yang kuat, meredam guncangan ekonomi bagi rumah tangga rentan, mempertahankan permintaan agregat selama periode ketidakpastian ekonomi, dan berkontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan dengan mengelola dinamika harga dan daya beli. Ini melampaui sekadar pengentasan kemiskinan menjadi strategi stabilisasi ekonomi yang lebih holistik.

Meskipun subsidi pupuk dimaksudkan untuk mengurangi biaya produksi petani, yang secara teoritis akan menstabilkan harga beras dan meningkatkan hasil, terdapat masalah yang terus-menerus dengan penargetan subsidi (kesalahan eksklusi, data usang) dan pencairan yang tepat waktu. Selain itu, perubahan jenis pupuk bersubsidi dapat secara paradoks meningkatkan biaya variabel petani karena ketergantungan pada alternatif non-subsidi yang lebih mahal.¹⁹ Ketidakefisienan ini menunjukkan potensi distorsi pasar, di mana subsidi mungkin tidak mencapai penerima manfaat yang dituju atau dapat menciptakan insentif yang tidak diinginkan. Jika subsidi tidak ditargetkan secara tepat atau menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan, mereka mungkin gagal mencapai tujuan stabilisasi harga yang dimaksudkan dan malah menjadi beban fiskal tanpa memberikan dampak ekonomi yang optimal. Pemerintah harus terus-menerus mengevaluasi dan mereformasi mekanisme subsidinya untuk efisiensi dan untuk mengurangi potensi distorsi pasar. Pergeseran strategis menuju dukungan yang lebih langsung, transparan, dan berbasis teknologi (misalnya, transfer tunai langsung untuk petani, atau voucher digital untuk input tertentu) mungkin terbukti lebih efektif daripada subsidi harga yang luas, sejalan dengan dorongan yang lebih luas untuk digitalisasi dan tata kelola yang lebih baik.

Digitalisasi sistem distribusi beras, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan pengguna, dapat sangat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan persaingan di seluruh proses produksi dan distribusi, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada stabilitas harga dan mengekang tekanan inflasi.²¹ Dengan menerapkan ini pada beras, sistem distribusi digital dapat secara signifikan mengurangi asimetri informasi (misalnya, tingkat stok real-time, data permintaan), meminimalkan peluang perilaku mencari rente oleh perantara, dan mengoptimalkan logistik (misalnya, perutean yang efisien, pengurangan kerusakan). Ini akan menghasilkan rantai pasokan yang lebih stabil dan dapat diprediksi untuk bahan pokok penting, yang secara langsung berkontribusi pada stabilitas harga pangan. Di luar beras, ini menunjukkan keharusan strategis yang lebih luas untuk mendigitalkan rantai pasokan penting (misalnya, bahan pokok lainnya, barang esensial, jaringan logistik). Pendekatan semacam itu dapat meningkatkan ketahanan nasional terhadap guncangan pasokan, mengurangi penetapan harga spekulatif, dan meningkatkan efisiensi pasar secara keseluruhan, sehingga berkontribusi signifikan terhadap stabilitas makroekonomi dan pengendalian inflasi secara keseluruhan. Ini adalah area reformasi struktural yang penting.

Tabel 1: Alokasi Anggaran untuk Program Sosial Utama dan Ketahanan Pangan (2025)

Program Nama	Anggaran Dialokasikan (Rp Triliun)	Target Penerima Manfaat/Cakupan	Kementerian/Lembaga Terkait	Tujuan Utama
Makan Bergizi Gratis	71 (potensi naik ke 171) 1	19,47 juta penerima manfaat (PAUD-SMA, balita, ibu hamil/menyusui) 1	Badan Gizi Nasional, Kemenkeu	Peningkatan gizi, pengurangan beban pengeluaran rumah tangga, stimulasi ekonomi daerah 1
Pemeriksaan Kesehatan Gratis	3,2 (potensi naik ke 3,4) 2	52,2 juta (potensi naik ke 82,9 juta) orang 2	Kemenkes	Deteksi dini penyakit, peningkatan kesadaran kesehatan 2
Renovasi Sekolah	20 3	22.000 sekolah 4	KemenPUPR, Kemendikbudristek	Peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja 4
Penguatan Ketahanan Pangan	15 (potensi naik ke 124,4-139,4) 3	Pengembangan lumbung pangan nasional, ekstensifikasi lahan pertanian 3	KemenPUPR, Kementan	Peningkatan produksi pangan, stabilisasi harga 5

2. Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Kebijakan Investasi

Pemerintah Indonesia secara aktif mengejar kebijakan makroekonomi yang dirancang untuk secara signifikan meningkatkan investasi hijau, khususnya dalam sektor energi terbarukan [User Query]. Kerangka kebijakan mencakup penyediaan berbagai fasilitas pajak, seperti pembebasan atau pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dukungan khusus untuk pengembangan panas bumi, serta penyediaan fasilitas pembiayaan dan/atau penjaminan melalui badan usaha milik negara yang ditugaskan pemerintah.²⁴ Insentif ini dirancang secara strategis untuk menarik investasi domestik dan asing, merangsang pertumbuhan industri, meningkatkan pasokan listrik secara keseluruhan, dan menciptakan peluang kerja baru di seluruh perekonomian.²⁴ Selain itu, untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), insentif fiskal khusus sedang dipertimbangkan untuk mendorong adopsi teknologi hijau. Ini termasuk pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) (baik langsung maupun dalam bentuk kredit pajak), subsidi langsung atau hibah untuk pembelian peralatan hijau (misalnya, panel surya), pengurangan atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk ramah lingkungan, dan kredit pajak untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) di bidang teknologi hijau.²⁵ Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban investasi awal bagi UMKM dan mendorong inovasi dalam praktik berkelanjutan.

Instrumen kebijakan utama adalah "Peta Jalan (Road Map) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan," yang diformalkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 10 Tahun 2025.²⁶ Peta jalan komprehensif ini berfungsi sebagai dokumen panduan untuk implementasi inisiatif transisi energi, secara khusus mendukung target ambisius negara untuk mencapai emisi nol bersih (NZE) untuk gas rumah kaca. Ini menguraikan langkah-langkah strategis dan target untuk beralih ke bauran energi yang lebih bersih. Secara historis, pengembangan energi terbarukan di Indonesia terhambat oleh proses perizinan yang kompleks dan kurangnya insentif yang memadai bagi investor.²⁸ Pemerintah secara aktif mengatasi hambatan ini melalui deregulasi dan penyederhanaan prosedur perizinan yang signifikan. Contoh penting adalah implementasi sistem Online Single Submission (OSS) untuk wilayah kerja panas bumi, yang bertujuan untuk mempercepat penerbitan izin usaha.²⁸ Upaya-upaya ini sangat penting untuk mengurangi beban administrasi, meningkatkan kemudahan berusaha secara keseluruhan, dan dengan demikian mempercepat aliran investasi ke sektor energi terbarukan.

PLTS Terapung Cirata di Jawa Barat, yang dikembangkan oleh PT PLN (Persero), merupakan proyek unggulan dan contoh nyata komitmen Indonesia terhadap energi terbarukan. Proyek ini memegang predikat sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung terbesar di Asia Tenggara.³⁰ Proyek ini merupakan demonstrasi jelas keseriusan Indonesia dalam mempercepat transisi energi terbarukan dan bergerak menuju target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060.³⁰ Secara operasional, PLTS Cirata diproyeksikan memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi sekitar 214 ribu ton emisi karbon setiap tahun.³⁰ Keberhasilan dan skala PLTS Cirata menyoroti potensi besar untuk meningkatkan kapasitas EBT di Indonesia. Proyek ini saat ini hanya memanfaatkan 4% dari luas permukaan danau, namun memiliki potensi untuk memperluas kapasitasnya hingga 1000 MWp, memanfaatkan hingga 20% dari area danau.³¹ Hal ini menunjukkan sumber daya yang belum dimanfaatkan secara signifikan untuk pengembangan energi terbarukan lebih lanjut.

Indonesia diberkahi dengan potensi energi surya yang luar biasa, diperkirakan mencapai 3.295 GW. Angka ini merepresentasikan 89% dari total potensi energi terbarukan nasional, menjadikan surya sebagai sumber energi terbarukan paling melimpah yang tersedia.³² Meskipun potensi ini sangat besar, pemanfaatan energi surya yang sebenarnya masih sangat rendah. Hingga tahun 2023, hanya 194 MW dari potensi ini yang telah dimanfaatkan ³³, menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara potensi dan implementasi. Hambatan utama untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang luas di Indonesia telah diidentifikasi sebagai biaya investasi awal yang tinggi dan adanya kebijakan yang tidak jelas atau tidak konsisten.³³ Meskipun demikian, biaya operasional jangka panjang PLTS relatif rendah, menjadikannya proposisi investasi yang menjanjikan jika hambatan awal ini dapat diatasi secara efektif melalui perencanaan strategis dan kejelasan kebijakan.³³

Meskipun pemerintah telah mengartikulasikan niat yang jelas untuk meningkatkan investasi hijau melalui berbagai kebijakan, seperti insentif fiskal, keringanan pajak ²⁴, peta jalan transisi energi ²⁶, dan penyederhanaan perizinan ²⁸, pemanfaatan aktual potensi surya Indonesia yang sangat besar (potensi 3.295 GW versus 194 MW yang dimanfaatkan pada tahun 2023) ³² menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Informasi yang tersedia secara eksplisit mengidentifikasi "biaya investasi tinggi dan kebijakan yang tidak jelas" sebagai penghambat.³³ Hal ini menunjukkan bahwa sekadar mengumumkan kebijakan tidaklah cukup. Efektivitas kebijakan-kebijakan ini sangat bergantung pada koherensinya (menghindari peraturan yang saling bertentangan), prediktabilitasnya (memastikan stabilitas jangka panjang bagi investor), dan daya tariknya (misalnya, tarif yang kompetitif, perjanjian pembelian listrik yang kuat, dan mekanisme pembagian risiko yang jelas). Tanpa lingkungan peraturan yang stabil dan transparan, biaya investasi awal yang tinggi akan terus menghalangi masuknya modal yang diperlukan, terlepas dari niat kebijakan yang dinyatakan. Keberhasilan target transisi energi ambisius Indonesia tidak hanya bergantung pada keberadaan kebijakan tetapi secara kritis pada implementasi yang konsisten dan transparan. Ini membutuhkan upaya bersama untuk menerjemahkan niat kebijakan menjadi peluang investasi yang nyata dan terde-risiko, menumbuhkan kepercayaan investor melalui kepastian peraturan dan kerangka keuangan yang menarik. Ini akan menjadi krusial untuk membuka modal swasta besar yang dibutuhkan untuk pengembangan EBT skala besar.

Pengembangan EBT tidak hanya memberikan manfaat keberlanjutan lingkungan dan keamanan energi, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang lebih luas. Insentif fiskal sedang dipertimbangkan untuk UMKM yang mengadopsi teknologi hijau ²⁵, dan investasi hijau diharapkan menciptakan lapangan kerja baru.²⁴ Selain itu, reformasi struktural yang lebih luas menekankan peningkatan modal manusia dan pengurangan pengangguran struktural dengan menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan pasar dan mendorong "pekerjaan hijau".³⁴ Oleh karena itu, pengembangan proyek EBT, terutama ketika tersebar di berbagai daerah, dapat merangsang ekonomi lokal melalui permintaan konstruksi, pemeliharaan, dan layanan terkait. Ini menciptakan peluang kerja baru di sektor "ekonomi hijau." Pengembangan EBT harus dipandang secara strategis tidak hanya sebagai kebijakan energi tetapi juga sebagai strategi pengembangan regional dan transformasi modal manusia yang kuat. Mengintegrasikan proyek EBT dengan program pelatihan kejuruan (misalnya, untuk instalasi panel surya, pemeliharaan pembangkit panas bumi) dapat memastikan bahwa tenaga kerja lokal memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk industri-industri yang berkembang ini. Ini mendorong pertumbuhan inklusif, mengurangi disparitas regional, dan mengatasi pengangguran struktural dengan menciptakan pekerjaan yang tahan masa depan di sektor yang berkelanjutan.

Tabel 2: Potensi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan Indonesia (Ilustratif, 2023-2025)

Sumber Energi	Total Potensi Estimasi (GW)	Kapasitas Terpasang Saat Ini (MW) (per 2023)	Proyek Unggulan Utama	Instrumen Kebijakan Pendukung
Surya	3.295 32	194 33	PLTS Terapung Cirata 30	Insentif Fiskal & Pajak, Peta Jalan Transisi Energi, Penyederhanaan Perizinan 24
Panas Bumi	Besar (tidak spesifik dalam data)	Tidak spesifik dalam data	WKP Cisolok, WKP Nage 29	Dukungan Pengembangan Panas Bumi, OSS untuk Perizinan 24
Hidro	Besar (tidak spesifik dalam data)	Tidak spesifik dalam data	Tidak spesifik dalam data	Peta Jalan Transisi Energi 26
Angin, Bioenergi, dll.	Besar (tidak spesifik dalam data)	Tidak spesifik dalam data	Tidak spesifik dalam data	Peta Jalan Transisi Energi 26

3. Devisa dari Event Internasional dan Dampaknya bagi UMKM

Event internasional diakui sebagai katalisator signifikan untuk menghasilkan keuntungan nasional dan devisa [User Query]. Negara secara langsung mendapatkan keuntungan dari berbagai aliran pajak yang terkait dengan event internasional. Ini termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak hiburan, dan Pajak Penghasilan (PPh) yang berasal dari penjualan tiket, layanan terkait event, dan aktivitas ekonomi peserta dan pengunjung [User Query]. Event besar seperti Asian Games 2018 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) telah menunjukkan dampak positif pada pendapatan pajak daerah, khususnya meningkatkan pajak restoran dan hiburan.³⁵ Meskipun penerimaan pajak nasional secara keseluruhan pada kuartal I 2025 menunjukkan kontraksi ³⁷, sifat pajak terkait event yang terarah berarti mereka berkontribusi secara spesifik pada kategori pendapatan tertentu.

Wisatawan mancanegara yang menghadiri event-event ini berkontribusi signifikan terhadap perekonomian melalui pengeluaran mereka untuk berbagai barang dan jasa, termasuk akomodasi, transportasi lokal, makanan dan minuman, serta suvenir [User Query]. Data dari kuartal I 2025 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per wisatawan mancanegara adalah $1.277,17, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk akomodasi (38,07%), makanan & minuman (19,4%), dan suvenir (11,9%).³⁸ Event-event profil tinggi seperti KTT G20 di Bali memberikan dorongan substansial pada konsumsi domestik (diperkirakan Rp1,7 triliun) dan menghasilkan pengeluaran langsung yang signifikan (US$575 juta) untuk makanan & minuman, atraksi, transportasi darat, dan akomodasi.³⁹

Menyelenggarakan event internasional besar, seperti MotoGP Mandalika ⁴⁰ dan KTT G20 ³⁹, memainkan peran krusial dalam meningkatkan citra dan reputasi Indonesia di panggung global. Visibilitas yang meningkat ini menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan merangsang peningkatan investasi di sektor pariwisata.⁴² KTT G20, misalnya, bertujuan untuk menggandakan kedatangan wisatawan mancanegara dari 1,8 juta menjadi 3,6 juta dan diproyeksikan menciptakan antara 600.000 hingga 700.000 lapangan kerja baru ³⁹, menunjukkan manfaat promosi dan ekonomi jangka panjang.

Event internasional memberikan manfaat mikroekonomi yang substansial dan segera bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal [User Query]. UMKM mengalami peningkatan signifikan dalam volume penjualan karena peningkatan jumlah pengunjung dan pengeluaran oleh peserta event dan wisatawan. Contoh penting yang disebutkan adalah konser Coldplay di Jakarta, di mana UMKM melaporkan peningkatan penjualan hampir 200% [User Query]. Demikian pula, event MotoGP Mandalika secara langsung menguntungkan UMKM melalui kios kerajinan khusus ⁴⁰ dan berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan di restoran lokal, penginapan, dan sektor terkait pariwisata lainnya.⁴¹ Pedagang lokal dan penyedia jasa di event olahraga juga secara konsisten melaporkan pendapatan yang lebih tinggi.⁴⁵

Event-event ini dapat berfungsi sebagai platform yang mendorong peluang kolaborasi antara UMKM lokal dan merek-merek besar nasional atau internasional. Kemitraan semacam itu dapat mengarah pada akses pasar yang lebih luas untuk produk UMKM, peningkatan standar produk melalui bimbingan, dan peningkatan visibilitas. Lonjakan permintaan selama event internasional seringkali mendorong UMKM untuk mengadopsi atau memperluas kehadiran mereka di platform e-commerce [User Query]. Pergeseran digital ini memungkinkan mereka menjangkau basis pelanggan yang lebih luas di luar lokasi fisik event, berpotensi menghasilkan penjualan yang berkelanjutan bahkan setelah event berakhir.⁴⁶ Pemasaran digital semakin diakui sebagai hal krusial bagi UMKM untuk memperluas pangsa pasar dan menarik konsumen baru.⁴⁷

Meskipun pengeluaran wisatawan langsung dan penerimaan pajak adalah manfaat yang jelas ³⁵, data juga menunjukkan efek pengganda yang lebih luas dari event internasional, berkontribusi pada pertumbuhan PDB dan penciptaan lapangan kerja (KTT G20: ³⁹; MotoGP Mandalika: ⁴⁰). Ini menyiratkan bahwa aktivitas ekonomi yang dihasilkan meluas di luar transaksi langsung, merangsang sektor-sektor terkait seperti logistik, keamanan, manajemen event, dan berbagai industri kreatif. Aliran pengeluaran sekunder dan tersier ini dapat secara signifikan memperkuat suntikan ekonomi awal. Namun, ada tantangan yang tersirat: memastikan efek pengganda ini benar-benar menguntungkan basis luas bisnis dan pekerja lokal, daripada terkonsentrasi di antara beberapa pemain besar yang mapan atau entitas asing. Untuk memaksimalkan manfaat ekonomi yang inklusif, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang secara aktif mempromosikan integrasi konten lokal (misalnya, mewajibkan penyelenggara event untuk memprioritaskan pengadaan dari UMKM lokal, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan melibatkan penyedia layanan lokal). Memfasilitasi transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas bagi bisnis lokal dapat memastikan bahwa keuntungan ekonomi terdistribusi secara luas dan berkontribusi pada pembangunan lokal yang berkelanjutan.

Peningkatan permintaan selama event internasional, seperti yang terlihat pada konser Coldplay [User Query], seringkali mendorong UMKM untuk mengadopsi atau memperluas penggunaan platform e-commerce dan pemasaran digital.⁴⁷ Lonjakan permintaan sementara ini dapat berfungsi sebagai katalisator yang kuat untuk transformasi digital permanen bagi UMKM ini, membantu mereka mengatasi tantangan yang ada sebelumnya seperti akses pasar yang terbatas, proses operasional yang tidak efisien, dan jangkauan pemasaran yang tidak memadai.⁴⁷ Jika UMKM berhasil mengintegrasikan pemasaran digital dan e-commerce ke dalam operasi inti mereka di luar periode event, hal itu dapat mengarah pada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, peningkatan efisiensi operasional, dan peningkatan daya saing di pasar yang lebih luas. Inisiatif pemerintah dan sektor swasta harus secara strategis memanfaatkan peluang yang didorong oleh event ini. Ini dapat dicapai dengan menyediakan pelatihan yang ditargetkan, bantuan teknis, dan dukungan infrastruktur untuk adopsi digital UMKM (misalnya, onboarding e-commerce, integrasi pembayaran digital, pelatihan keamanan siber). Ini memastikan bahwa dorongan ekonomi jangka pendek dari event-event tersebut diterjemahkan menjadi peningkatan struktural jangka panjang dalam kemampuan dan jangkauan pasar UMKM, mendorong sektor usaha kecil yang lebih tangguh dan berdaya digital.

Berbagai event internasional yang disebutkan (Coldplay, MotoGP, G20, PON) memiliki dampak ekonomi yang berbeda. KTT G20, misalnya, memiliki dampak substansial pada PDB dan penciptaan lapangan kerja ³⁹, sementara MotoGP Mandalika juga menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan.⁴⁰ Variasi ini menunjukkan bahwa jenis, skala, dan target audiens suatu event, serta infrastruktur yang ada, secara signifikan memengaruhi kontribusi ekonominya. Event yang membutuhkan pengembangan infrastruktur ekstensif (misalnya, sirkuit untuk MotoGP) atau menarik delegasi dengan pengeluaran tinggi (misalnya, G20) cenderung memiliki dampak yang lebih besar. Selain itu, dampak jangka panjang event-event ini terkait dengan keberlanjutan infrastruktur dan daya tarik destinasi yang berkelanjutan setelah event. Indonesia harus mengembangkan kerangka strategis yang canggih untuk memilih dan menyelenggarakan event internasional. Kerangka ini harus memprioritaskan event dengan potensi tinggi untuk pengembalian ekonomi langsung (pendapatan pajak, pengeluaran wisatawan), efek pengganda yang kuat (penciptaan lapangan kerja, integrasi rantai pasokan lokal), dan manfaat promosi merek dan investasi jangka panjang yang signifikan untuk sektor pariwisata. Secara bersamaan, pengembangan infrastruktur yang terkait dengan event ini harus direncanakan dengan mempertimbangkan utilitas jangka panjang, memastikan manfaat berkelanjutan di luar durasi event.

Tabel 3: Dampak Ekonomi Event Internasional Pilihan di Indonesia

Nama Event	Periode/Tanggal	Estimasi Dampak Ekonomi (Kontribusi PDB/Pendapatan)	Rincian Pengeluaran Langsung	Penciptaan Lapangan Kerja (Estimasi)	Dampak UMKM (Contoh)	Sumber
Konser Coldplay Jakarta	Tidak spesifik, 2025	Tidak spesifik	Tidak spesifik	Tidak spesifik	Peningkatan penjualan hampir 200% [User Query]	User Query
KTT G20 Bali	2022	US$533 juta (PDB), Rp7,4 triliun (PDB), Rp1,7 triliun (konsumsi domestik) 39	US$575 juta (F&B, atraksi, transportasi, akomodasi) 39	600.000-700.000 lapangan kerja baru 39	Peningkatan kinerja di sektor kuliner, fashion, kerajinan 39	39
MotoGP Mandalika	2024	Rp4,8 triliun 40	Penjualan tiket, F&B, merchandise, sponsor 41	Peningkatan pendapatan di sektor konstruksi, UMKM, restoran, penginapan 41	Kios kerajinan UMKM 40	40
Asian Games 2018	2018	Multiplier effect > Rp10 triliun, PPN Rp1,61 triliun 36	Tidak spesifik	Tidak spesifik	Tidak spesifik	36
PON (Pekan Olahraga Nasional)	Berbagai tahun	Peningkatan pendapatan pajak daerah (restoran, hiburan) 35	Tidak spesifik	Penciptaan lapangan kerja 35	Peluang usaha bagi pedagang dan jasa lokal 45	35

4. UMKM Go Ekspor dan Perspektif Keseimbangan Pasar Barang

Ketika Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memulai atau memperluas aktivitas ekspor mereka, ini merepresentasikan peningkatan langsung dalam permintaan agregat yang berasal dari pasar luar negeri [User Query]. Dalam kerangka makroekonomi ekonomi terbuka, permintaan agregat (Y) secara fundamental didefinisikan sebagai jumlah konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor bersih (X - M), di mana X menunjukkan ekspor dan M menunjukkan impor.⁴⁹ Peningkatan ekspor (X) secara langsung dan positif memengaruhi permintaan agregat (AD), menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser ke kanan.⁴⁹ Pergeseran keluar ini merangsang tingkat produksi domestik yang lebih tinggi, yang pada gilirannya mengarah pada pengurangan pengangguran dan peningkatan pendapatan nasional.⁴⁹ Pendapatan yang lebih tinggi yang dihasilkan dalam ekonomi domestik lebih lanjut meningkatkan konsumsi rumah tangga, menciptakan siklus yang baik yang memperkuat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.⁴⁹

Jika kapasitas pasokan domestik cukup fleksibel dan responsif untuk menyesuaikan diri dengan peningkatan permintaan asing ini tanpa memicu tekanan inflasi yang signifikan atau kenaikan harga, tingkat keseimbangan output dan pendapatan yang baru dan lebih tinggi akan terbentuk di pasar barang [User Query]. Proses ini tidak hanya merangsang aktivitas ekonomi domestik tetapi juga berkontribusi positif pada neraca perdagangan nasional, berpotensi mengarah pada surplus perdagangan [User Query]. Surplus perdagangan, pada gilirannya, menghasilkan pendapatan devisa yang lebih tinggi bagi negara, yang kemudian dapat diinvestasikan kembali ke sektor-sektor kritis ekonomi untuk lebih meningkatkan kapasitas produktif dan daya saing.⁴⁹ UMKM memainkan peran strategis yang penting dan krusial dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan berfungsi sebagai sumber utama penciptaan lapangan kerja. Mereka sering dipuji sebagai "pahlawan devisa" karena potensi ekspor mereka.⁵¹ Pertumbuhan ekspor UMKM telah terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menggarisbawahi pentingnya makroekonomi mereka.⁵³

Berikut adalah beberapa contoh produk UMKM yang berhasil menembus pasar ekspor:

• Kopi Gayo dari Aceh ke Jepang: Kopi Gayo dari Aceh menonjol sebagai komoditas ekspor bernilai tinggi yang berhasil menembus pasar internasional. Beberapa varietas premium kopi Gayo telah mencapai harga yang sangat tinggi dalam lelang internasional, mencapai hingga Rp2,3 juta per kilogram, dengan basis pembeli yang beragam dari negara-negara seperti Jepang, Australia, Amerika, dan Arab Saudi.⁵⁴ Keberhasilan ekspor kopi Gayo sebagian besar dikaitkan dengan faktor-faktor kunci seperti membangun kepercayaan dengan pembeli internasional, menjaga transparansi di seluruh rantai pasokan (misalnya, menunjukkan bagaimana kopi diproduksi tanpa manipulasi), dan memastikan kualitas produk yang konsisten.⁵⁵ Meskipun keberhasilan ini, tantangan logistik dan kompleksitas sertifikasi ekspor tetap menjadi hambatan signifikan, terutama bagi petani dan koperasi kecil.⁵⁵
• Batik Pekalongan ke Belanda: Batik Pekalongan, yang terkenal dengan warisan budaya yang kaya dan akulturasi unik dari berbagai pengaruh asing (termasuk motif Tiongkok, Belanda, India, dan Arab) ⁵⁶, merepresentasikan komoditas ekspor yang signifikan bagi Indonesia. Laporan menunjukkan bahwa ekspor batik Indonesia mencapai US$590,91 juta antara Januari dan November 2023, dengan Belanda diidentifikasi sebagai salah satu pasar internasional utama.⁵⁷ Industri batik di Pekalongan adalah pilar ekonomi vital, mendukung lebih dari 15.000 perajin ⁵⁹ dan berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja.⁶⁰ Namun, industri ini juga menghadapi masalah lingkungan yang cukup besar, terutama terkait dengan pencemaran air dan penipisan air tanah dari proses pewarnaan.⁵⁹
• Kerajinan Rotan Cirebon ke Jerman: Cirebon diakui sebagai pusat utama produksi kerajinan rotan di Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap nilai ekspor nasional produk rotan.⁶¹ Jerman secara konsisten terdaftar di antara tujuan ekspor utama rotan Indonesia, menyumbang 7,27% dari total ekspor rotan pada tahun 2020.⁶¹ Permintaan global untuk furnitur rotan didorong oleh beberapa tren kontemporer, termasuk preferensi yang meningkat untuk gaya hidup ramah lingkungan, popularitas desain bohemian, dan fleksibilitas rotan untuk penggunaan di dalam dan luar ruangan.⁶² Meskipun ekspor rotan Cirebon ke pasar Eropa baru-baru ini menghadapi tantangan karena tarif perdagangan dan perlambatan pasar ⁶³, Indonesia mempertahankan posisinya sebagai eksportir furnitur rotan alami terkemuka di dunia.⁶² Industri rotan di Cirebon memainkan peran krusial dalam pembangunan ekonomi regional dengan menciptakan banyak peluang kerja dan berkontribusi pada pendapatan lokal.⁶⁵

Baik entitas pemerintah maupun sektor swasta secara aktif terlibat dalam inisiatif untuk meningkatkan kemampuan ekspor UMKM. Program-program seperti "UMKM Go Ekspor" ⁵¹ dan "BRI UMKM EXPO(RT) 2025" ⁶⁶ secara khusus dirancang untuk memperluas akses UMKM ke pasar internasional. Inisiatif ini biasanya menyediakan pelatihan komprehensif dan bimbingan yang mencakup aspek-aspek krusial seperti riset produk untuk kelayakan ekspor, strategi untuk mengidentifikasi dan memperoleh pembeli internasional, teknik negosiasi, dan panduan praktis tentang logistik ekspor dan mekanisme pembayaran.⁵¹ Keterlibatan sektor swasta dicontohkan oleh inisiatif seperti lokakarya "UMKM Indonesia Go Export" BCA. Program-program ini berfokus pada peningkatan kapasitas dan kemampuan UMKM secara keseluruhan untuk berhasil menembus pasar internasional, seringkali termasuk bantuan langsung dengan proses ekspor.⁶⁷ Kolaborasi semacam itu bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan dan sumber daya yang seringkali menghambat usaha kecil untuk terlibat dalam perdagangan internasional.

Penekanan pada ekspor UMKM tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan permintaan agregat ⁴⁹ tetapi juga merupakan upaya strategis untuk mendiversifikasi basis ekspor Indonesia. Dengan mempromosikan produk bernilai tinggi dan unik seperti kopi Gayo ⁵⁴ dan batik Pekalongan ⁵⁶, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan historisnya pada ekspor komoditas tradisional, yang seringkali rentan terhadap fluktuasi harga global.⁶⁹ Portofolio ekspor yang terdiversifikasi secara inheren membuat ekonomi nasional lebih tangguh terhadap guncangan eksternal dan mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan berlebihan pada rentang barang yang sempit. Strategi ini meningkatkan ketahanan ekonomi secara keseluruhan dengan mendorong portofolio ekspor yang lebih terdiversifikasi, menciptakan aliran pendapatan baru yang stabil, dan menanamkan aset budaya dan alam lokal ke dalam rantai nilai global. Ini merepresentasikan langkah proaktif menuju ekonomi nasional yang lebih kuat dan tidak terlalu rentan.

Meskipun UMKM memiliki potensi ekspor yang signifikan, data yang tersedia menyoroti tantangan berulang seperti biaya logistik yang tinggi dan persyaratan sertifikasi yang kompleks untuk petani kecil (Kopi Gayo⁵⁵) atau perlambatan pasar karena faktor eksternal (Rotan Cirebon⁶³). Hal ini menunjukkan bahwa hanya menyediakan pelatihan ekspor umum atau inisiatif akses pasar tidaklah cukup. Keberhasilan ekspor UMKM yang sebenarnya membutuhkan pendekatan holistik. Pendekatan ini harus mengatasi faktor-faktor kritis seperti memastikan kualitas produk yang konsisten yang memenuhi standar internasional, menavigasi proses sertifikasi yang kompleks, membangun solusi logistik yang efisien dan terjangkau, dan memfasilitasi akses ke pembiayaan perdagangan yang sesuai. Program dukungan pemerintah dan sektor swasta harus berkembang melampaui pelatihan dasar untuk mencakup bantuan komprehensif dalam kontrol kualitas, proses sertifikasi yang disederhanakan, akses ke pembiayaan ekspor yang terjangkau, dan pengembangan jaringan logistik yang efisien, berpotensi terkonsolidasi, yang disesuaikan untuk UMKM yang lebih kecil. Dukungan terpadu ini penting untuk memungkinkan UMKM Indonesia bersaing secara efektif dan berkelanjutan di pasar global yang menuntut.

Kasus batik Pekalongan ⁵⁹ secara eksplisit menyoroti dampak lingkungan yang parah terkait dengan produksinya, khususnya penipisan air tanah dan polusi dari proses pewarnaan. Ini menimbulkan kekhawatiran kritis: meskipun peningkatan ekspor dapat mendorong ekonomi, jika metode produksi tidak berkelanjutan, degradasi lingkungan jangka panjang dan biaya sosial terkait (misalnya, masalah kesehatan, kelangkaan sumber daya) pada akhirnya dapat melebihi manfaat ekonomi jangka pendek. Selain itu, pasar global, terutama di negara maju (misalnya, Eropa untuk rotan⁶²), semakin menuntut barang yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan diproduksi secara etis. Seiring Indonesia secara agresif mendorong ekspor UMKM, harus ada penekanan paralel dan sama kuatnya pada promosi dan penegakan praktik produksi berkelanjutan, kepatuhan lingkungan, dan pengadaan etis di seluruh rantai pasokan. Ini tidak hanya mengurangi risiko lingkungan dan sosial jangka panjang tetapi juga meningkatkan daya jual dan posisi premium produk Indonesia di pasar global yang semakin sadar lingkungan, sehingga memastikan daya saing yang berkelanjutan.

Tabel 4: Kisah Sukses Ekspor UMKM Pilihan dan Kontribusi Ekonominya

Produk/Industri	Daerah Asal	Destinasi Ekspor Utama	Faktor Kunci Keberhasilan	Tantangan yang Dihadapi	Dampak Ekonomi Estimasi (Contoh)
Kopi Gayo	Aceh	Jepang, Australia, Amerika, Arab Saudi 54	Kepercayaan pembeli, transparansi produksi, kualitas konsisten 55	Logistik, sertifikasi ekspor, biaya 55	Harga lelang hingga Rp2,3 juta/kg 54
Batik Pekalongan	Pekalongan	Belanda, AS, Jepang, Jerman, Australia 57	Warisan budaya, akulturasi motif, dukungan perajin 56	Pencemaran air, penipisan air tanah 59	Ekspor US$590,91 juta (Jan-Nov 2023) 57, penciptaan 15.000+ lapangan kerja 59
Kerajinan Rotan	Cirebon	Jerman, AS, Belanda, Turki, Malaysia, Inggris 61	Pusat produksi terbesar, permintaan global untuk produk ramah lingkungan 61	Tarif perdagangan, perlambatan pasar Eropa 63	Kontribusi signifikan pada pendapatan daerah, penciptaan banyak lapangan kerja 65

5. Reformasi Struktural dan Dampaknya bagi SDM dan Negara

Reformasi struktural merupakan fondasi untuk meningkatkan modal manusia dan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang Indonesia [User Query]. Investasi pemerintah dalam proyek infrastruktur berskala besar, seperti renovasi sekolah ³ dan infrastruktur logistik yang lebih luas ⁷¹, secara langsung menghasilkan penciptaan lapangan kerja yang signifikan dan menyediakan pendapatan bagi tenaga kerja yang substansial. Sebagai contoh, program renovasi sekolah saja diproyeksikan menciptakan 178.000 lapangan kerja ⁴, menyuntikkan upah langsung ke dalam perekonomian.

Komponen inti dari reformasi struktural adalah penyelarasan strategis sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan tuntutan pasar tenaga kerja yang terus berkembang.³⁴ Hal ini krusial untuk mengatasi pengangguran struktural, yang terjadi ketika pekerja tidak memiliki keterampilan spesifik yang dibutuhkan oleh industri baru atau yang sedang bertransformasi.⁷³ Inisiatif utama meliputi revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (TVET) ³⁴ dan pengembangan kurikulum yang berkelanjutan untuk memastikan relevansinya dengan kebutuhan industri.⁷⁴ Fokus khusus adalah pada pengembangan "pekerjaan hijau," yang tidak hanya mendukung praktik berkelanjutan tetapi juga menciptakan peluang kerja yang layak di sektor-sektor yang sedang berkembang seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah.³⁴ Seiring tenaga kerja dialokasikan kembali ke sektor-sektor yang lebih produktif dan keterampilan angkatan kerja ditingkatkan, output nasional per pekerja meningkat secara signifikan.⁷² Peningkatan produktivitas ini merupakan pendorong fundamental bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan merupakan pusat strategi pemerintah untuk mencapai status berpenghasilan tinggi.⁷

Manfaat bagi pemerintah dari reformasi struktural sangat beragam. Peningkatan produktivitas nasional adalah hasil langsung dari realokasi tenaga kerja ke sektor yang lebih produktif dan peningkatan keterampilan angkatan kerja, yang secara signifikan meningkatkan output nasional per pekerja.⁷² Peningkatan produktivitas ini merupakan pendorong fundamental bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan merupakan pusat strategi pemerintah untuk mencapai status berpenghasilan tinggi.⁷ Kenaikan penerimaan pajak penghasilan terjadi karena produktivitas yang lebih tinggi dan penciptaan lapangan kerja formal dengan upah yang lebih baik secara langsung mengarah pada peningkatan pendapatan individu dan perusahaan. Hal ini, pada gilirannya, meningkatkan pengumpulan pendapatan pajak penghasilan (PPh) bagi pemerintah.⁷⁷ Penerimaan pajak tetap menjadi sumber pendapatan pemerintah terbesar ⁷⁷, dan upaya reformasi yang sedang berlangsung berfokus pada peningkatan kepatuhan pajak dan perluasan basis pajak untuk memastikan kapasitas fiskal yang berkelanjutan.⁷⁸ Efisiensi distribusi logistik yang menekan biaya produksi dicapai melalui perbaikan signifikan dalam infrastruktur penting, termasuk jalan, pelabuhan laut, dan bandara, bersama dengan pengembangan fasilitas multimoda terintegrasi.⁷¹ Sistem logistik yang efisien mengurangi biaya transportasi dan waktu transit, yang secara langsung menurunkan biaya produksi bagi bisnis dan meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional.⁷¹ Efisiensi ini vital untuk mendukung pertumbuhan semua industri, termasuk yang berorientasi ekspor.

Peran berbagai jenis uang dalam pembangunan ekonomi modern dan stabilitas keuangan juga sangat penting. Uang Primer (M0) mengacu pada bentuk uang yang paling likuid, terdiri dari uang kartal (uang fisik) dan giro bank umum yang disimpan di bank sentral.⁸⁰ Ini dianggap sebagai "basis" atau "inti" dari mana pasokan uang yang lebih luas diciptakan.⁸¹ Bank Indonesia (BI), sebagai bank sentral, memegang kendali utama atas uang ini melalui instrumen kebijakan moneternya, seperti penetapan suku bunga acuan (BI 7-Day Repo Rate) dan penentuan persyaratan cadangan minimum bagi bank.⁸² Uang Kuasi mencakup aset keuangan yang kurang likuid yang dimiliki oleh sektor swasta domestik, terutama terdiri dari deposito berjangka, tabungan, dan deposito mata uang asing di bank komersial.⁸⁰ Meskipun merupakan bagian dari pasokan uang yang lebih luas (M2), uang kuasi tidak dapat digunakan secara langsung sebagai alat tukar untuk transaksi.⁸⁰ Volume dan perilakunya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suku bunga yang berlaku dan kemajuan serta daya tarik layanan perbankan secara keseluruhan.⁸¹ Uang Elektronik mencakup bentuk uang digital yang digunakan untuk berbagai transaksi elektronik [User Query]. Adopsinya di Indonesia telah mengalami pertumbuhan eksponensial, sebagian besar didorong oleh peningkatan penetrasi internet dan penggunaan smartphone yang meluas.⁸⁴ Uang elektronik memainkan peran transformatif dengan secara signifikan meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi populasi yang "tidak memiliki rekening bank" yang mungkin tidak memiliki rekening bank tradisional.⁸⁴ Ini secara drastis mengurangi biaya transaksi, mempercepat perputaran uang, dan mendorong sistem pembayaran yang lebih efisien.²¹ Proliferasi cepat uang elektronik menimbulkan kompleksitas bagi kebijakan moneter Bank Indonesia. Ini dapat memengaruhi kecepatan perputaran uang dan, akibatnya, memengaruhi dinamika inflasi.⁸⁴ Meskipun beberapa studi menunjukkan potensi tantangan bagi kendali bank sentral atas pasokan uang atau peningkatan volatilitas nilai tukar ⁸⁷, yang lain berpendapat bahwa dampak keseluruhannya terhadap kemampuan bank sentral untuk mengendalikan inflasi mungkin terbatas.⁸⁷ Kerangka kebijakan moneter Bank Indonesia harus terus beradaptasi dengan lanskap ekonomi digital yang terus berkembang.⁸² Penerbitan uang elektronik, meskipun meningkatkan M1 (mata uang dan giro), tidak selalu mengubah total pasokan uang beredar (M2) tetapi lebih menyebabkan pergeseran dana dari uang kuasi ke bentuk yang lebih likuid.⁸⁴ Menjaga keseimbangan yang cermat antara mempromosikan pembayaran digital untuk efisiensi dan memastikan status alat pembayaran yang sah yang berkelanjutan dan kepercayaan publik terhadap Rupiah dalam segala bentuknya adalah krusial untuk stabilitas keuangan secara keseluruhan.⁸⁶

Reformasi struktural secara eksplisit bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan.⁷² Indonesia memang telah melihat penciptaan lapangan kerja yang kuat dan tingkat pengangguran yang menurun selama dekade terakhir.⁷⁶ Namun, nuansa kritis muncul: sebagian besar pekerjaan yang baru diciptakan berada di sektor jasa bernilai tambah rendah.⁷⁶ Selain itu, pengangguran kaum muda tetap tinggi, terutama di kalangan lulusan sekolah kejuruan, menunjukkan ketidaksesuaian yang terus-menerus antara hasil pendidikan dan tuntutan pasar tenaga kerja.³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kuantitas pekerjaan mungkin meningkat, kualitas pekerjaan ini dan penyelarasan mereka dengan sektor-sektor yang berkembang dan berproduktivitas lebih tinggi merupakan tantangan yang signifikan. Ini adalah masalah "pengangguran struktural" klasik, di mana pekerja tidak memiliki keterampilan spesifik untuk posisi yang tersedia.⁷³ Agenda reformasi struktural pemerintah harus secara eksplisit memprioritaskan tidak hanya jumlah pekerjaan tetapi juga kualitasnya dan penyelarasan strategis dengan kebutuhan ekonomi masa depan, terutama di sektor-sektor hijau yang berproduktivitas tinggi dan sedang berkembang. Ini membutuhkan pengembangan kurikulum yang berkelanjutan dan adaptif dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan, mendorong hubungan industri-pendidikan yang lebih kuat, dan mengimplementasikan program peningkatan keterampilan/penyesuaian keterampilan yang ditargetkan untuk mengurangi pengangguran struktural dan memfasilitasi mobilitas ke atas tenaga kerja ke pekerjaan berpenghasilan lebih tinggi dan kelas menengah.

Peningkatan produktivitas nasional dan pendapatan yang lebih tinggi, yang merupakan hasil dari reformasi struktural, secara teoritis harus meningkatkan penerimaan pajak.⁷⁷ Namun, rasio pajak terhadap PDB Indonesia tetap rendah dibandingkan dengan rata-rata negara-negara di Asia Pasifik dan negara-negara berpenghasilan menengah.⁷⁷ Ini menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal negara untuk mendanai program-program ambisius seperti yang diuraikan dalam rencana 2025 masih menghadapi kendala. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kepatuhan pajak yang rendah, tarif pajak efektif yang relatif rendah, dan basis pajak yang sempit.⁷⁸ Jika tantangan ini tidak diatasi secara efektif, pemerintah mungkin akan menghadapi tekanan fiskal yang berkelanjutan atau harus mengandalkan pembiayaan utang untuk mendanai program-program prioritasnya, yang dapat berdampak pada stabilitas makroekonomi jangka panjang. Pemerintah harus terus-menerus melakukan reformasi pajak yang komprehensif untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB. Ini termasuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan melalui digitalisasi administrasi pajak, dan memastikan keadilan fiskal. Kapasitas fiskal yang kuat sangat penting untuk mendanai investasi yang diperlukan dalam modal manusia dan infrastruktur, yang merupakan pilar reformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Peningkatan adopsi uang elektronik di Indonesia, didorong oleh penetrasi internet dan smartphone yang tinggi ⁸⁴, secara signifikan meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi populasi yang belum terlayani oleh bank tradisional.⁸⁴ Ini memfasilitasi transaksi, mengurangi biaya, dan mempercepat perputaran uang dalam perekonomian.²¹ Namun, proliferasi uang elektronik juga menimbulkan tantangan bagi kebijakan moneter Bank Indonesia, karena dapat memengaruhi kecepatan perputaran uang dan dinamika inflasi.⁸⁴ Meskipun beberapa penelitian menunjukkan potensi dampak negatif pada kendali bank sentral atas pasokan uang atau volatilitas nilai tukar ⁸⁷, penelitian lain berpendapat bahwa dampaknya terhadap pengendalian inflasi mungkin terbatas.⁸⁷ Bank Indonesia perlu terus beradaptasi dengan lanskap ekonomi digital yang berkembang, memastikan kerangka peraturan yang adaptif untuk menyeimbangkan inovasi dengan kebutuhan stabilitas keuangan. Ini termasuk mengelola pergeseran dari uang kuasi ke bentuk uang yang lebih likuid ⁸⁴ dan memastikan kepercayaan publik yang berkelanjutan pada Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dalam semua bentuknya.⁸⁶ Menavigasi evolusi moneter digital ini secara efektif sangat penting untuk memastikan inklusi keuangan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas harga dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Program-program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto pada tahun 2025 merupakan intervensi makroekonomi yang komprehensif, menyasar konsumsi, investasi, ekspor, dan reformasi struktural. Analisis menunjukkan bahwa inisiatif-inisiatif ini memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Kesimpulan Utama:

1. Konsumsi dan Inflasi: Program seperti "Makan Bergizi Gratis" secara efektif meringankan beban pengeluaran rumah tangga dan meningkatkan gizi, sementara upaya pengendalian inflasi pangan melalui operasi pasar, subsidi, dan manajemen stok beras oleh Bulog sangat penting untuk menjaga daya beli. Namun, efektivitas subsidi masih perlu ditingkatkan melalui penargetan yang lebih baik dan digitalisasi distribusi pangan.
2. Investasi EBT: Kebijakan pemerintah yang mendorong investasi hijau melalui insentif fiskal dan penyederhanaan perizinan menunjukkan komitmen terhadap transisi energi. Proyek-proyek seperti PLTS Terapung Cirata menjadi bukti nyata potensi besar EBT. Namun, realisasi investasi masih jauh di bawah potensi yang ada, mengindikasikan perlunya kepastian kebijakan dan kerangka investasi yang lebih menarik.
3. Devisa dan UMKM dari Event Internasional: Event internasional terbukti menjadi generator devisa yang signifikan melalui pajak dan pengeluaran wisatawan, memberikan dorongan mikroekonomi yang substansial bagi UMKM. Event-event ini juga berfungsi sebagai katalisator untuk adopsi digital UMKM, memberikan peluang ekspansi pasar jangka panjang.
4. UMKM Go Ekspor: UMKM yang berorientasi ekspor memiliki peran krusial dalam meningkatkan permintaan agregat dan surplus perdagangan, sekaligus mendiversifikasi basis ekspor. Keberhasilan ekspor UMKM sangat bergantung pada dukungan holistik dalam kualitas produk, sertifikasi, logistik, dan pembiayaan.
5. Reformasi Struktural: Reformasi struktural sangat penting untuk pengembangan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan produktivitas nasional, dan peningkatan penerimaan pajak. Tantangan dalam kualitas pekerjaan dan rasio pajak terhadap PDB menunjukkan perlunya reformasi yang berkelanjutan dan adaptif. Peran uang digital dalam inklusi keuangan dan stabilitas moneter juga semakin signifikan, menuntut adaptasi kebijakan Bank Indonesia.

Rekomendasi:

1. Penguatan Koordinasi dan Efisiensi Anggaran: Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarlembaga untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien, terutama untuk program-program sosial dan ketahanan pangan. Evaluasi rutin dan perbaikan mekanisme subsidi harus dilakukan untuk meminimalkan distorsi pasar dan memastikan manfaat sampai ke target yang tepat.
2. Percepatan Implementasi Kebijakan EBT: Untuk menarik investasi yang lebih besar di sektor EBT, pemerintah harus fokus pada konsistensi dan prediktabilitas kebijakan. Ini termasuk penyederhanaan lebih lanjut dalam perizinan, penawaran tarif yang kompetitif, dan pengembangan mekanisme pembagian risiko yang jelas untuk proyek-proyek EBT berskala besar.
3. Strategi Komprehensif Event Internasional: Indonesia harus mengembangkan kerangka strategis untuk memilih dan menyelenggarakan event internasional yang memaksimalkan dampak ekonomi jangka panjang. Ini harus mencakup integrasi konten lokal yang kuat, dukungan digitalisasi untuk UMKM, dan perencanaan infrastruktur yang berkelanjutan di luar durasi event.
4. Dukungan Holistik untuk UMKM Ekspor: Program "UMKM Go Ekspor" harus diperluas untuk mencakup bantuan yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan kualitas produk, fasilitasi sertifikasi internasional, akses ke pembiayaan ekspor yang terjangkau, dan pengembangan jaringan logistik yang efisien. Penekanan pada praktik produksi berkelanjutan juga krusial untuk daya saing jangka panjang di pasar global.
5. Reformasi SDM dan Fiskal Berkelanjutan: Pemerintah harus terus memprioritaskan peningkatan kualitas pekerjaan melalui pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan kejuruan yang responsif terhadap kebutuhan pasar. Selain itu, reformasi pajak yang berkelanjutan, termasuk perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan, sangat penting untuk memperkuat kapasitas fiskal negara dalam mendanai pembangunan jangka panjang. Bank Indonesia perlu terus mengadaptasi kerangka kebijakan moneternya untuk menavigasi lanskap ekonomi digital dan memastikan stabilitas keuangan.

Peran masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah menjadi satu kesatuan penting dalam memastikan seluruh kebijakan ini berdampak positif dan merata, mendorong Indonesia menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.