Presiden Jokowi Akan Membuka Munas NU

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <h1 class="mtb10 fwnormal f30" style="margin-top: 0;"> </h1> <div class="pr5"> <div class="right w300 over-hidden ml10 mb10"> <div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img alt="Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj (kanan) menjawab sejumlah pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (24/12). " height="360" src="http://img1.beritasatu.com/data/media/images/medium/1419395342.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" title="" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><div class="image-captions lh16 c6 mt5 pb5 bb142ACF9 f11"> Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj (kanan) menjawab sejumlah pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (24/12). (Antara/Widodo S.Jusuf) </div> </td></tr> </tbody></table> </div> </div> <div class="f14 c6 bodyp"> Jakarta - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan membuka Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama di Jakarta, 14-15 Juni 2015.<br /> "Pembukaan pada 14 Juni di Istora Senayan oleh Presiden Jokowi, dan pelaksanaan Munas di Gedung PBNU," kata Sekretaris Jenderal PBNU Marsudi Syuhud di Jakarta, Jumat (29/5).<br /> Forum permusyawaratan setingkat di bawah muktamar itu akan diikuti Rais Syuriyah dan Katib Syuriyah pengurus NU se-Indonesia, anggota Pleno PBNU, dan kiai-kiai khos.<br /> Munas akan membahas dan mematangkan sejumlah materi yang bakal dibawa di Muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur, pada 1-5 Agustus 2015. "Agar nanti pembahasan di muktamar bisa lebih cepat," kata Marsudi.<br /> Materi-materi tersebut dikelompokkan menjadi Maudlu'iyyah (tematik), Waqi'iyyah (kekinian), dan Qonuniyyah (perundang-undangan). Yang masuk dalam kelompok Maudlu'iiyah antara lain pemberian ampunan meliputi grasi, amnesti, dan abolisi, serta keputusan hakim antara keadilan dan kepastian hukum.<br /> Masalah yang masuk di kelompok Waqi'iyyah adalah hukum mengingkari janji bagi pemimpin/pemerintah, hukum asuransi BPJS, pembakaran/penenggelaman kapal asing pelanggar hukum, pemakzulan pemimpin, advokat dalam tinjauan fikih, eksploitasi alam secara berlebihan, pemanfaatan sel punca (stem cell), dan alih fungsi lahan.<br /> Sementara materi yang masuk Qonuniyyah di antaranya perlindungan umat beragama melalui undang-undang, pelaksanaan pendidikan agama di sekolah, pilkada, pemanfaatan sumber daya alam, serta daftar tunggu haji.<br /> Dalam forum itu juga akan disosialisasikan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi dalam pemilihan Rais Aam PBNU.<br /> <div class="mt10 c6"> Antara</div> </div> </div> </div>

Presiden Jokowi Akan Membuka Munas NU

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj (kanan) menjawab sejumlah pertanyaan wartawan usai melakuka...

Baca selengkapnya »

Daerah Diberi Waktu Sampai September Siapkan Anggaran Pilkada Serentak

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img height="359" src="http://sp.beritasatu.com/media/images/original/20150414184639795.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ilustrasi anggaran pilkada. [Google] </td></tr> </tbody></table> [JAKARTA] Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) memberi batas waktu sampai bulan September 2015, bagi daerah untuk mempersiapkan dana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. <br /><br />Hal itu disampaikan JK menyusul masih ada daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang berguna untuk mencairkan anggaran penyelenggaraan pilkada. Serta, masih ada daerah yang dananya memang belum bisa dicairkan. <br /><br />"Mudah-mudahan siap September, sudah ada dananya. Mungkin sekarang tidak perlu ada dananya. Tetapi, kalau September itu harus ada," kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Jumat (29/5). <br /><br />Sementara itu, dana untuk pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara), menurut JK bisa diambil dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). <br /><br />Apalagi, lanjutnya, untuk saat ini dana yang dibutuhkan belum terlalu besar. Mengingat, tahapan pemilu baru akan memasuki proses sesungguhnya setelah pendaftaran bakal calon kepala daerah di bulan Juli 2015. <br /><br />"Pilkada bukan hal yang rumit benar. Itu (tahapannya) kan belum cetak surat suara, kan belum ada calonnya. Dana penting, tetapi kan belum terlalu besar," ujar JK. <br /><br />Terkait kesiapan dana, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Surat Edaran KPU Nomor 259/KPU/V/2015 tertanggal 27 Mei 2015, memberi batas waktu hingga 3 Juni mendatang kepada daerah-daerah yang belum memberikan persetujuan anggaran Pilkada 2015 untuk menandatangani NPHD. <br /><br />Apabila, belum dilakukan penandatanganan NPHD maka disebutkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, akan ditunda. <br /><br />Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) sendiri telah memerintahkan seluruh daerah yang akan menggelar pilkada, paling lambat mencairkan anggaran pilkada 1 Juni mendatang. Dengan kata lain, selambat-lambatnya 3 Juni anggaran sudah tersedia di rekening Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) masing-masing daerah. <br /><br />Berdasarkan pernyataan, Komisioner KPU Arief Budiman hingga 21 Mei lalu, masih ada dua daerah yang mengalami masalah terkait anggaran, yaitu masih belum menemui titik temu dalam pembahasan anggaran dengan pemerintah daerah. Akibatnya, NPHD belum ditandatangani. <br /><br />Seperti diketahui, pilkada serentak telah memasuki tahapan pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara). Sehingga, daerah diharuskan segera mencairkan dana pilkada sesuai dengan persetujuan pemerintah daerah setempat. <br /><br />Sedangkan, pada tanggal 26-28 Juli mendatang, tahapan sudah memasuki tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah. [N-8/N-6] </div>

Daerah Diberi Waktu Sampai September Siapkan Anggaran Pilkada Serentak

Ilustrasi anggaran pilkada. [Google] [JAKARTA] Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) memberi batas waktu sampai bulan September 201...

Baca selengkapnya »