RealitaOnLine: Presiden

Presiden Segera Bentuk Badan Cyber Nasional

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
 
 
<div class="mt10 subkanal-color slider-subkanal-sepakbola">
 </div>
<div class="pr5">
<div class="right w300 over-hidden ml10 mb10">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img alt="Presiden Joko Widodo " height="360" src="http://img1.beritasatu.com/data/media/images/medium/1428332541.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" title="" width="640" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><div class="image-captions lh16 c6 mt5 pb5 bb142ACF9 f11">
                 Presiden Joko Widodo  (Antara/Yudhi Mahatma)                </div>
</td></tr>
</tbody></table>
<div>
                
                <div class="image-captions lh16 c6 mt5 pb5 bb142ACF9 f11">
<br /></div>
</div>
</div>
<div class="f14 c6 bodyp">
                            <strong>Jakarta</strong> - Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) berencana untuk segera membentuk Badan Cyber Nasional 
(BCN). Badan ini memiliki tugas utama yakni memastikan terjadinya 
koordinasi dan kesiapan nasional terhadap ancaman di ranah siber yang 
holistik dan komprehensif.<br />

Oleh karena itulah, pada 3-4 Juni 2015 bakal digelar Simposium 
Nasional Cybersecurity yang bertajuk "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 
Indonesia Melalui Sistem Cybersecurity yang Komprehensif dan Holistik". 
Forum interaksi ilmiah ini akan diadakan di Hotel Borobudur, Jakarta.<br />

"Dengan adanya keinginan membentuk BCN, maka Kementerian Koordinator 
Politik, Hukum dan Keamanan (Kemko Polhukam) bekerjasama dengan Menteri 
Komunikasi dan Informatika (menkominfo) dan Ikatan Alumni Lembaga 
Ketahanan Nasional (Lemhanas) akan mengadakan Simposium Nasional 
Cybersecurity," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan 
(Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno saat jumpa pers di Gedung 
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Kamis (28/5).<br />

Dia menyatakan, simposium ini akan mengumpulkan para pihak yang selama ini telah melakukan kajian terkait BCN.<br />

"Selanjutnya, hasil dari simposium ini nantinya akan menjadi 
referensi bagi Presiden untuk menimbang langkah yang harus diambil atas 
kebijakan-kebijakan dan kerangka hukum yang dapat melindungi ranah siber
 Indonesia," ujarnya.<br />

Turut hadir dalam jumpa pers Menkominfo Rudyantara serta Ketua Panitia simposium Yono Reksoprodjo.<br />

Rudi menyatakan, setiap hari banyak serangan dalam dunia siber di Indonesia. Namun, dia enggan menyebutkan angka pastinya.<br />

"Datanya ada tapi sensitif. Setiap hari ada serangan, sangat banyak. 
Ada juga yang memanfaatkan Indonesia untuk menyerang negara tertentu," 
katanya.<br />

Sementara itu, Yono mengatakan, produk hukum siber yang tersedia saat
 ini bersifat reaktif, sehingga sulit mencegah ancaman yang rentan 
muncul.<br />

"Akibatnya, arsitektur penanggulanan gangguan siber <em>security</em>
 belum terdefinisikan secara jelas. Dengan dasar itulah maka pemerintah 
atas arahan Presiden telah perssiapkan pembentukan BCN," katanya<br />

Terkait simposium, dia mengungkapkan bahwa banyak pembicara yang bakal tampil.<br />

"Pada hari pertama ada dari Menko Polhukam, Menko Perekonomian, 
Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri 
Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Gubernur BI, Kepala OJK, Kepala BKPM, 
Kepala Kejaksaan Agung, Kapolri. Pada hari kedua ada panel diskusi yang 
melibatkan sejumlah praktisi dan ahli IT Indonesia," ungkapnya.<br />

"Kami juga akan buat sesi simulasi untuk melihat kemampuan kita kalau
 menghadapi serangan siber yang cukup serius. Simposium ditutup oleh 
Gubernur Lemhanas Bapak Budi Susilo Soepandji," pungkas Yono yang juga 
Staf Ahli Desk Siber Kemko Polhukam.<br />

<div class="mt10 c6">
Carlos KY Paath/YUD</div>
<div class="mt10 c6">
Suara Pembaruan</div>
</div>
</div>
</div>

Presiden Segera Bentuk Badan Cyber Nasional

Presiden Joko Widodo (Antara/Yudhi Mahatma) ...

Baca selengkapnya »

Presiden Jokowi Akan Membuka Munas NU

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<h1 class="mtb10 fwnormal f30" style="margin-top: 0;">
</h1>
<div class="pr5">
<div class="right w300 over-hidden ml10 mb10">
<div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img alt="Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj (kanan) menjawab sejumlah pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (24/12). " height="360" src="http://img1.beritasatu.com/data/media/images/medium/1419395342.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" title="" width="640" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><div class="image-captions lh16 c6 mt5 pb5 bb142ACF9 f11">
Presiden  Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PBNU KH Said  Aqil Siradj (kanan)  menjawab sejumlah pertanyaan wartawan usai  melakukan pertemuan di  Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu  (24/12).  (Antara/Widodo  S.Jusuf)								        </div>
</td></tr>
</tbody></table>
</div>
</div>
<div class="f14 c6 bodyp">
Jakarta - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan membuka Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama di Jakarta, 14-15 Juni 2015.<br />
"Pembukaan pada 14 Juni di Istora Senayan oleh Presiden Jokowi, dan  pelaksanaan Munas di Gedung PBNU," kata Sekretaris Jenderal PBNU Marsudi  Syuhud di Jakarta, Jumat (29/5).<br />
Forum permusyawaratan setingkat di bawah muktamar itu akan diikuti  Rais Syuriyah dan Katib Syuriyah pengurus NU se-Indonesia, anggota Pleno  PBNU, dan kiai-kiai khos.<br />
Munas akan membahas dan mematangkan sejumlah materi yang bakal dibawa  di Muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur, pada 1-5 Agustus 2015.  "Agar nanti pembahasan di muktamar bisa lebih cepat," kata Marsudi.<br />
Materi-materi tersebut dikelompokkan menjadi Maudlu'iyyah (tematik),  Waqi'iyyah (kekinian), dan Qonuniyyah (perundang-undangan). Yang masuk  dalam kelompok Maudlu'iiyah antara lain pemberian ampunan meliputi  grasi, amnesti, dan abolisi, serta keputusan hakim antara keadilan dan  kepastian hukum.<br />
Masalah yang masuk di kelompok Waqi'iyyah adalah hukum mengingkari  janji bagi pemimpin/pemerintah, hukum asuransi BPJS,  pembakaran/penenggelaman kapal asing pelanggar hukum, pemakzulan  pemimpin, advokat dalam tinjauan fikih, eksploitasi alam secara  berlebihan, pemanfaatan sel punca (stem cell), dan alih fungsi lahan.<br />
Sementara materi yang masuk Qonuniyyah di antaranya perlindungan umat  beragama melalui undang-undang, pelaksanaan pendidikan agama di  sekolah, pilkada, pemanfaatan sumber daya alam, serta daftar tunggu  haji.<br />
Dalam forum itu juga akan disosialisasikan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi dalam pemilihan Rais Aam PBNU.<br />
<div class="mt10 c6">
Antara</div>
</div>
</div>
</div>

Presiden Jokowi Akan Membuka Munas NU

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj (kanan) menjawab sejumlah pertanyaan wartawan usai melakuka...

Baca selengkapnya »