 |
Presiden Joko Widodo (Antara/Yudhi Mahatma)
|
Jakarta - Presiden Joko
Widodo (Jokowi) berencana untuk segera membentuk Badan Cyber Nasional
(BCN). Badan ini memiliki tugas utama yakni memastikan terjadinya
koordinasi dan kesiapan nasional terhadap ancaman di ranah siber yang
holistik dan komprehensif.
Oleh karena itulah, pada 3-4 Juni 2015 bakal digelar Simposium Nasional Cybersecurity yang bertajuk "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melalui Sistem Cybersecurity yang Komprehensif dan Holistik". Forum interaksi ilmiah ini akan diadakan di Hotel Borobudur, Jakarta.
"Dengan adanya keinginan membentuk BCN, maka Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemko Polhukam) bekerjasama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (menkominfo) dan Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) akan mengadakan Simposium Nasional Cybersecurity," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno saat jumpa pers di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Kamis (28/5).
Dia menyatakan, simposium ini akan mengumpulkan para pihak yang selama ini telah melakukan kajian terkait BCN.
"Selanjutnya, hasil dari simposium ini nantinya akan menjadi referensi bagi Presiden untuk menimbang langkah yang harus diambil atas kebijakan-kebijakan dan kerangka hukum yang dapat melindungi ranah siber Indonesia," ujarnya.
Turut hadir dalam jumpa pers Menkominfo Rudyantara serta Ketua Panitia simposium Yono Reksoprodjo.
Rudi menyatakan, setiap hari banyak serangan dalam dunia siber di Indonesia. Namun, dia enggan menyebutkan angka pastinya.
"Datanya ada tapi sensitif. Setiap hari ada serangan, sangat banyak. Ada juga yang memanfaatkan Indonesia untuk menyerang negara tertentu," katanya.
Sementara itu, Yono mengatakan, produk hukum siber yang tersedia saat ini bersifat reaktif, sehingga sulit mencegah ancaman yang rentan muncul.
"Akibatnya, arsitektur penanggulanan gangguan siber security belum terdefinisikan secara jelas. Dengan dasar itulah maka pemerintah atas arahan Presiden telah perssiapkan pembentukan BCN," katanya
Terkait simposium, dia mengungkapkan bahwa banyak pembicara yang bakal tampil.
"Pada hari pertama ada dari Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Gubernur BI, Kepala OJK, Kepala BKPM, Kepala Kejaksaan Agung, Kapolri. Pada hari kedua ada panel diskusi yang melibatkan sejumlah praktisi dan ahli IT Indonesia," ungkapnya.
"Kami juga akan buat sesi simulasi untuk melihat kemampuan kita kalau menghadapi serangan siber yang cukup serius. Simposium ditutup oleh Gubernur Lemhanas Bapak Budi Susilo Soepandji," pungkas Yono yang juga Staf Ahli Desk Siber Kemko Polhukam.
Oleh karena itulah, pada 3-4 Juni 2015 bakal digelar Simposium Nasional Cybersecurity yang bertajuk "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melalui Sistem Cybersecurity yang Komprehensif dan Holistik". Forum interaksi ilmiah ini akan diadakan di Hotel Borobudur, Jakarta.
"Dengan adanya keinginan membentuk BCN, maka Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemko Polhukam) bekerjasama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (menkominfo) dan Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) akan mengadakan Simposium Nasional Cybersecurity," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno saat jumpa pers di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Kamis (28/5).
Dia menyatakan, simposium ini akan mengumpulkan para pihak yang selama ini telah melakukan kajian terkait BCN.
"Selanjutnya, hasil dari simposium ini nantinya akan menjadi referensi bagi Presiden untuk menimbang langkah yang harus diambil atas kebijakan-kebijakan dan kerangka hukum yang dapat melindungi ranah siber Indonesia," ujarnya.
Turut hadir dalam jumpa pers Menkominfo Rudyantara serta Ketua Panitia simposium Yono Reksoprodjo.
Rudi menyatakan, setiap hari banyak serangan dalam dunia siber di Indonesia. Namun, dia enggan menyebutkan angka pastinya.
"Datanya ada tapi sensitif. Setiap hari ada serangan, sangat banyak. Ada juga yang memanfaatkan Indonesia untuk menyerang negara tertentu," katanya.
Sementara itu, Yono mengatakan, produk hukum siber yang tersedia saat ini bersifat reaktif, sehingga sulit mencegah ancaman yang rentan muncul.
"Akibatnya, arsitektur penanggulanan gangguan siber security belum terdefinisikan secara jelas. Dengan dasar itulah maka pemerintah atas arahan Presiden telah perssiapkan pembentukan BCN," katanya
Terkait simposium, dia mengungkapkan bahwa banyak pembicara yang bakal tampil.
"Pada hari pertama ada dari Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Gubernur BI, Kepala OJK, Kepala BKPM, Kepala Kejaksaan Agung, Kapolri. Pada hari kedua ada panel diskusi yang melibatkan sejumlah praktisi dan ahli IT Indonesia," ungkapnya.
"Kami juga akan buat sesi simulasi untuk melihat kemampuan kita kalau menghadapi serangan siber yang cukup serius. Simposium ditutup oleh Gubernur Lemhanas Bapak Budi Susilo Soepandji," pungkas Yono yang juga Staf Ahli Desk Siber Kemko Polhukam.
Carlos KY Paath/YUD
Suara Pembaruan
0 komentar:
Post a Comment
Tulis komentar anda disini...